Rajaberita.info - Dewan Pengurus Pusat Advokat Bela Rakyat Indonesia (ABR Indonesia) menyatakan sikap kritis dan meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penghentian sementara terhadap seluruh aktivitas pembangunan superblok di kawasan eks Hutan Kota Way Halim, sampai seluruh aspek hukum, tata ruang dan lingkungan dapat dibuktikan telah terpenuhi secara transparan. Ketua Umum ABR Indonesia, Hermawan, mengatakan bahwa pihaknya tidak sedang mempersoalkan pembangunan ekonomi maupun investasi. Namun, setiap pembangunan harus tunduk pada hukum, tata ruang, persetujuan lingkungan serta prinsip perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. “Kami tidak anti-investasi dan tidak anti-pembangunan. Tetapi pembangunan tidak boleh mengabaikan hukum dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, sebelum pembangunan diteruskan, seluruh aspek legalitasnya harus dibuka dan diverifikasi,” tegas Hermawan. Menurut Hermawan, persoalan e...