Saat meninjau IT Panjang di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, tingginya mobilitas masyarakat turut mendorong meningkatnya kebutuhan BBM subsidi. Karena itu, penguatan sistem kontrol dan evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penyaluran.
“Kita bersama-sama ingin meningkatkan kewaspadaan dalam penyaluran BBM subsidi, dimulai dari sistem ruang kontrol IT untuk memantau Delivery Order (DO) pengiriman BBM subsidi dan non subsidi yang dilaksanakan mekanisme kerja sama dengan mitra melalui Patra Logistik dan Elnusa Petrofin,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).
Menurut Wahyudi, penguatan regulasi dan pengembangan sistem digitalisasi terus dilakukan untuk mengakomodasi pelaksanaan QR Code pembelian BBM subsidi sesuai ketentuan pemerintah. Pengawasan yang lebih terukur diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran.
“Ini menjadi perhatian kita bersama, semoga kolaborasi ini dapat kita teruskan secara intens, dan kontrol di SPBU dijalankan dengan baik. Sehingga, dalam penyaluran BBM subsidi ini kita upayakan untuk lebih terukur, tepat untuk masyarakat, untuk ekonomi masyarakat dan menunjang mata pencaharian masyarakat,” imbuhnya.
Selain memantau sistem digitalisasi, BPH Migas juga memastikan kondisi stok BBM di IT Panjang. Hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan seluruh jenis BBM dan distribusinya ke seluruh lembaga penyalur di Provinsi Lampung berjalan lancar.
“Stok semua jenis BBM di IT Panjang dalam kondisi aman, dan semua distribusi terpenuhi kepada seluruh SPBU di wilayah Lampung. Kaitannya pengiriman, suplai dari penyediaan hingga distribusi kepada SPBU, tidak ada kendala,” terangnya.
Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menilai pengawasan BBM subsidi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Sejumlah faktor eksternal, seperti kenaikan kurs dolar terhadap rupiah hingga kondisi geopolitik global, dapat memengaruhi pola konsumsi energi masyarakat.
“Selama ini kolaborasi BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga sudah berjalan dengan baik, ini perlu kita jaga dan kita tingkatkan. Agar apa yang diamanatkan Pemerintah dalam mengawal BBM subsidi, bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan tepat sasaran,” tutur pria yang kerap disapa Baher ini.
Senada, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga (PPN) Alimuddin Baso mengatakan bahwa PPN terus memperkuat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung akurasi penyaluran BBM subsidi sekaligus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dalam pengawasan distribusi energi.
“Karena itu, peran BPH Migas dalam pengawasan untuk BBM subsidi sangat kami harapkan. Di internal, kami memastikan bahwa akurasi (penyaluran BBM subsidi tepat sasaran) bisa didukung menggunakan sistem teknologi informasi,” terangnya.
Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
Pada hari yang sama, BPH Migas juga melakukan pemantauan di salah satu SPBU di Lampung Selatan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui penarikan data penjualan dan rekaman CCTV untuk memastikan kepatuhan terhadap tata kelola penyaluran BBM subsidi. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengimbau masyarakat agar senantiasa menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan turut mengawasi penyalurannya.
“BPH Migas memiliki HelpDesk untuk aduan masyarakat, di nomor 08123000136. Silakan, bisa WhatsApp 24 jam dan BPH Migas pasti menindaklanjuti apabila memang ada aduan masyarakat,” tegas Wahyudi.
BPH Migas memastikan stok BBM di SPBU yang dipantau dalam kondisi aman. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan tetap bijak dalam menggunakan BBM.
Hadir dalam pemantauan tersebut, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Executive General Manager Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) PPN Alexander Susilo, Manager Region Retail Sales Sumbagsel PPN Ayub Ritto, dan IT Panjang Manager PPN Titon Srihardian (Putra).
Komentar
Posting Komentar