Kuasa Hukum LSM Harimau Desak Polda Jateng Periksa Hary Tanoesoedibjo, Kuasa Hukum: Jangan Hanya Eksekutor, Usut Aktor Intelektual

Rajaberita.info — Kasus dugaan penculikan dan penyekapan terhadap dua warga bernama Solehudin dan Hardian Ari terus memanas. Tim kuasa hukum Tonny Syarifudin Hidayat (Ketua Umum LSM Harimau) menegaskan bahwa kliennya bersikap kooperatif dan bertanggung jawab penuh secara hukum, namun menuntut penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah untuk bertindak adil tanpa tebang pilih.

​Tim kuasa hukum yang mendampingi Tonny — terdiri dari Mugiyatno, S.H., M.Kn., C.T.A. (Panji), Ramadhani Hidayat, S.H., M.Kn. (Dani), Ahmad Mukodam, S.H., serta Risky M. Rifai, S.H. (Kiki) — mendesak Polda Jateng agar tidak berhenti pada level pelaksana di lapangan, melainkan segera memanggil dan memeriksa Ketua Umum Partai Perindo sekaligus Komisaris MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT), yang diduga kuat sebagai aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

​𝐊𝐮𝐚𝐬𝐚 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦: 𝐊𝐥𝐢𝐞𝐧 𝐊𝐚𝐦𝐢 𝐇𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐣𝐚𝐥𝐚𝐧𝐤𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐬𝐢

​Dalam keterangannya usai penanganan perkara pelimpahan dari Bareskrim Polri (LP/B/79/III/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 14 Maret 2024), tim kuasa hukum menegaskan bahwa tindakan mempertemukan Solehudin dan Hardian Ari bukan atas kehendak atau inisiatif pribadi Tonny.

​"Klien kami bersikap sangat kooperatif dan siap bertanggung jawab atas apa yang dijalaninya. Namun, publik harus melihat secara objektif dan utuh: klien kami bergerak atas instruksi langsung dari Hary Tanoesoedibjo untuk membawa kedua orang tersebut ke MNC Tower, Jakarta," tegas tim kuasa hukum kepada awak media.

𝐃𝐞𝐬𝐚𝐤 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐠𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐚𝐣𝐚𝐦 𝐝𝐚𝐧 𝐓𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐓𝐞𝐛𝐚𝐧𝐠 𝐏𝐢𝐥𝐢𝐡

​Menurut tim kuasa hukum, dalam konstruksi hukum pidana, penanganan kasus pidana tidak boleh berhenti pada pihak yang berada di rantai eksekusi semata. Penyidik dituntut untuk membongkar hingga ke akar permasalahan, terutama pihak yang memberikan perintah (doen plegen atau uitlokker).

​"Hukum di negeri ini harus ditegakkan setegak-tegaknya tanpa memandang status sosial, kekuasaan, atau jabatan politik. Jika penyidik serius ingin menegakkan keadilan secara transparan, maka Hary Tanoesoedibjo sebagai pendorong utama dan aktor intelektual wajib dipanggil dan diperiksa secara mendalam," tambah perwakilan tim hukum.

​Perkara yang juga sempat dikaitkan dengan isu penggelontoran dana money politic di wilayah Jawa Tengah ini kini menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum berharap Polda Jateng mampu menunjukkan independensi serta profesionalisme dalam mengusut tuntas semua pihak yang terlibat demi tegaknya keadilan yang hakiki ​(Rls/Red).