Kegiatan ini diikuti perwakilan Dewan Etik Daerah (DED), Komisi Penegakan Disiplin Dewan Etik Daerah, serta perwakilan BKAP dari kabupaten/kota se-Lampung.
Ketua DSW PKS Lampung, Tri Mulyono, mengatakan Bimtekwil menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, menyatukan langkah, serta memastikan proses penegakan disiplin berjalan dengan standar dan prosedur yang sama di seluruh wilayah.
Menurutnya, regulasi penegakan disiplin merupakan fondasi tata kelola organisasi yang modern, profesional, dan berkeadilan. Karena itu, pemahaman terhadap aturan harus dibangun secara seragam di seluruh jenjang kepengurusan.
Tri Mulyono menegaskan, DSW hadir bukan sebagai sesuatu yang menakutkan bagi anggota. DSW hadir untuk memastikan setiap persoalan dapat dihadapi melalui mekanisme yang memberikan keadilan, kepastian hukum, dan prosedur yang benar.
Ia juga menekankan bahwa panduan dan aturan bagi anggota partai bukan untuk membatasi ruang gerak anggota. Sebaliknya, dengan memahami koridor dan batasan yang ada, anggota memiliki kepastian untuk bergerak lebih leluasa dalam menjalankan amanah dan menebarkan manfaat.
Lebih lanjut, Tri Mulyono mengatakan bahwa arah penegakan disiplin tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi diarahkan untuk membangun budaya disiplin.
“Budaya yang menjadikan kepatuhan sebagai kebutuhan, bukan keterpaksaan. Bukan sekadar kepatuhan administratif,” tegasnya.
Ia menjelaskan, konsep zero case bukan berarti tidak adanya laporan atau perkara. Zero case justru berarti semakin sedikit pelanggaran karena semakin kuat budaya pencegahan, semakin tinggi kesadaran kader, serta semakin baik kaderisasi dan pembinaan.
Sementara itu, Sekretaris DSW PKS Lampung, Nenden Tresnanursari, menekankan pentingnya menjadikan Bimtekwil sebagai ruang untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat kesiapan struktur di daerah dalam menjalankan tugas penegakan disiplin.
“Yang kita bangun bukan hanya pemahaman terhadap aturan, tetapi juga kesamaan cara pandang dan kesiapan dalam menjalankan proses secara profesional. Dengan pemahaman yang sama, insyaallah setiap persoalan dapat ditangani dengan lebih tertib, objektif, dan sesuai koridor yang telah ditetapkan,” ujar Nenden.
Menurut Nenden, pemateri maupun peserta Bimtekwil memiliki tanggung jawab untuk membawa pemahaman yang diperoleh dalam kegiatan ini ke daerah masing-masing. Hal tersebut penting agar standar penanganan disiplin dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Lampung.
“Harapannya, setelah kegiatan ini tidak berhenti pada peserta yang hadir hari ini. Ilmu dan pemahaman yang didapat harus diteruskan, sehingga budaya disiplin benar-benar tumbuh di seluruh struktur,” tambahnya.
Peserta Bimtekwil juga dituntut tidak hanya memahami materi, tetapi mampu menyampaikannya kepada anggota di daerah masing-masing serta menjadi teladan dalam sikap dan perilaku.
Tri Mulyono berharap Bimtekwil menjadi momentum untuk belajar bersama, menyatukan visi, menyamakan langkah, serta mengokohkan integritas kader dan struktur partai.
Dengan sistem yang berjalan baik, SDM yang berkompeten, dan budaya disiplin yang tumbuh kuat, DSW berharap PKS semakin kokoh sebagai partai dakwah yang profesional, bersih, amanah, dan terpercaya (feby).
Komentar
Posting Komentar