Gubernur Ajak HKTI Lampung Perkuat Hilirisasi Pertanian Untuk Kesejahteraan Petani

Rajaberita.info – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengajak Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung memperkuat konsolidasi organisasi dan mengambil peran strategis dalam mendorong hilirisasi pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Provinsi Lampung yang dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, pengurus DPD dan DPC HKTI se-Provinsi Lampung, unsur Forkopimda, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan sektor pertanian di Gedung Balai Keratun Lantai 3, Jum'at (31/07/2026).

Dalam acara musyawarah daerah (Musda) HKTI, Gubernur lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi terpilih sebagai ketua dewan pimpinan daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung periode 2026-2031 dan Pelantikan Pengurus 15 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Provinsi Lampung.

Gubernur menegaskan bahwa HKTI memiliki peran penting karena mayoritas kekayaan Lampung bertumpu pada sektor pertanian. Dari luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sekitar 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan dengan sekitar 1,6 juta keluarga menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada petani mulai menunjukkan hasil positif, Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah, meningkatnya harga jagung, kopi, dan singkong, serta berbagai program pendukung pertanian telah meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

"Harga komoditas yang membaik telah meningkatkan daya beli masyarakat desa. Dampaknya terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi, termasuk penjualan kendaraan, jasa pengiriman, hingga transaksi ekonomi di wilayah pedesaan," ujar Gubernur Mirza.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat transformasi sektor pertanian melalui berbagai program strategis, antara lain penerapan pupuk organik cair (POC) di 2.000 desa, penyediaan 500 unit mesin pengering (dryer) untuk mendukung pascapanen, pembangunan silo penyimpanan hasil pertanian di tingkat kecamatan, serta pemberian 2.500 beasiswa bagi anak-anak petani.

"Petani tidak mungkin bisa maju tanpa hilirisasi, dan hilirisasi membutuhkan peran pengusaha yang didukung daya saing tinggi. Kita harus menguasai pasar global dengan ongkos produksi yang murah dan kuantitas masif," ujar Gubernur.

Ia berharap Musda HKTI menjadi momentum memperkuat organisasi sekaligus menyusun langkah konkret dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperjuangkan harga yang adil bagi petani, mempercepat hilirisasi, serta menyiapkan generasi muda pertanian menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), H. Abdul Kadir Karding yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Nasional menegaskan bahwa sektor pertanian kini diposisikan sebagai prioritas tertinggi dibawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.

"Bagi Presiden, swasembada pangan adalah sebuah ideologi. Pertanian tidak hanya menyangkut komoditas ekonomi, tetapi merupakan komoditas strategis nasional karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas.Pemerintah berkomitmen penuh menjaga harga dan menggenjot produksi di tingkat petani," ucap Abdul Kadir.

Di sektor hilir, Badan Karantina berkomitmen memberikan kemudahan dan percepatan layanan ekspor produk pertanian unggulan dari Lampung, seperti gula, jagung, dan tapioka. Ke depan, karantina akan membentuk program Sahabat Karantina. Program ini bertujuan mendampingi perusahaan, baik baru maupun lama, dalam memenuhi standar kualitas internasional, termasuk aspek biosecurity dan traceability.

"Kalau bisa cepat kenapa harus lama Kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit, Urusan karantina dan ekspor kita buat cepat, yang penting aman dan memenuhi standar bagi negara pembeli," tegasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah, HKTI, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan berbagai kebijakan tersebut mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global, serta mewujudkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan (Hendi).

Komentar

Populer

Laporan Dugaan Korupsi Di Dinas BMBK Lampung Direspon KPK, LSM GERMAK Siap Beri Data Tambahan

Rajaberita.info - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons laporan pengaduan yang disampaikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GERMAK) terkait dugaan persekongkolan, monopoli, dan gratifikasi fee proyek pada pelaksanaan kegiatan (proyek) di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung sejak tahun anggaran 2025 hingga 2026, dengan nomor Lapdu.114/LSM-GERMAK/DPP.I/VII/2026, tertanggal 23 Juli 2026. Seperti diberitakan sebelumnya, GERMAK menduga terdapat praktik yang mengarah pada persekongkolan dalam proses pengadaan, penguasaan paket pekerjaan oleh pihak tertentu (monopoli), serta dugaan permintaan atau pemberian fee proyek pada sejumlah kegiatan di lingkungan BMBK. Atas dasar itu, GERMAK meminta KPK melakukan pendalaman terhadap seluruh rangkaian proses pengadaan dan pelaksanaan proyek, termasuk menelusuri apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi. Dalam rilis yang diterima redaksi, Ketua Umum DPP LSM GERMAK, Heriansyah menyatak...

Penutupan Manjau Jama Warga Berlangsung Meriah, Layanan Publik Dan Hiburan Disambut Antusias Masyarakat

Rajaberita.info - Rangkaian Pesta Rakyat Manjau Jama Warga dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-19 Kabupaten Pesawaran resmi ditutup pada Minggu (26/7/2026) di Lapangan Krida Yuana, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan. Selama tiga hari pelaksanaan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik terpadu, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat kolaborasi pembangunan daerah. Acara penutupan dihadiri Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Tony Ferdiansyah, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, S.H., jajaran Forkopimda dan Instansi Vertikal, Sekretaris Daerah, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, pimpinan perbankan, pimpinan perguruan tinggi, Ketua TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, GOW Kabupaten Pesawaran, serta ribuan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Puncak acara berlangsung meriah dengan...

Perkim Bandar Lampung Bergerak Tertibkan Kabel Provider Semrawut, Wujudkan Kota Lebih Rapi Dan Nyaman

Rajaberita.info - Pemandangan kabel jaringan telekomunikasi yang semrawut di sejumlah ruas jalan Kota Bandar Lampung mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Pemkot Bandar Lampung melakukan penertiban dan penataan kabel-kabel provider yang dinilai mengganggu estetika kota serta berpotensi mengurangi kenyamanan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kota yang lebih tertib, bersih, aman, dan memiliki wajah perkotaan yang lebih modern. Penertiban kabel jaringan ini dilakukan secara bertahap dengan menyasar sejumlah ruas jalan protokol hingga kawasan lingkungan yang terdapat pemasangan kabel utilitas tidak tertata. Kepala Dinas Perkim Kota Bandar Lampung, Muhaimin, mengatakan sebelum kegiatan penertiban dimulai, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan penyedia layanan telekomunikasi atau provider yang memiliki jaringan di wilayah ...

Respon Cepat Personel Batalyon B Pelopor Berhasil Bantu Padamkan Kebakaran Rumah Warga Di Lampung Tengah

Rajaberita.info - Respons cepat kembali ditunjukkan oleh personel Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Lampung dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Pada Senin malam, Personel Batalyon B Pelopor yang dipimpin Aipda Zulkarnain bergerak cepat menuju lokasi kebakaran setelah menerima laporan dari warga terkait kebakaran sebuah rumah di Desa Trinjono, Kelurahan Terbanggi Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Laporan pertama diterima oleh Piket Pos Penjagaan Mako Batalyon B Pelopor sekitar pukul 22.15 WIB dari seorang warga bernama Bapak Wawan. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel segera menuju lokasi kejadian dengan kendaraan dinas roda dua serta membawa kendaraan taktis Armoured Water Cannon (AWC). Namun, karena akses jalan yang sempit, kendaraan AWC tidak dapat menjangkau lokasi kebakaran. Setibanya di lokasi, personel Batalyon B Pelopor bersama warga bahu-membahu memadamkan kobaran api yang berpusat di bagian dapur rumah menggunakan selang yang dihubungkan ke sumur bor milik warga...

GERMAK Seret BMBK Ke KPK Dan RSUD Abdul Moeloek Ke Kejagung, Desak Dugaan Fee Proyek Dan Temuan BPK Diusut Tuntas

Rajaberita.info - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GERMAK) meningkatkan tekanan terhadap dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam dua hari berturut-turut, organisasi tersebut melaporkan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM) ke Kejaksaan Agung RI. Langkah hukum itu diawali pada Kamis (23/7/2026) saat Ketua Umum DPP LSM GERMAK, Heriansyah, mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menyerahkan laporan pengaduan bernomor Lapdu.114/LSM-GERMAK/DPP.I/VII/2026. Dalam laporannya, GERMAK meminta KPK mengusut dugaan praktik pengondisian proyek dan setoran fee di lingkungan Dinas BMBK Provinsi Lampung yang diduga terjadi pada pelaksanaan proyek Tahun Anggaran 2025 hingga 2026. Menurut Heriansyah, penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaksana proyek semata, tetapi harus menyasar pihak-pihak yang diduga mengendalikan pengadaan maupun menikmati a...

Cari Blog Ini